BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Ungaran menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma Bersama) se Kabupaten Semarang untuk menjadi mitra dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para anggota sekaligus menjadi Agen Perisai. Hal tersebut disampaikan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ungaran pada acara Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Aula …
Kategori: Badan Usaha Milik Desa Bersama
Pelaksanaan Reviu Asset Eks PNPM MPd
Bekerjasama dengan Inspektorat Wilayah Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang melalukan reviu asset pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd). Dasar reviu asset ini ada pada Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat …
Mengenal Tata Kelola Perizinan dan OSS Bagi BUMDes
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk menambah wawasan terkait perizinan kepada masyarakat desa itulah diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan merupakan fasilitasi …
Perkembangan BUMDes & BUMDESMA Triwulan 1 2022
Sesuai amanah Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, setiap Desa yang memiliki BUMDes wajib melakukan pendaftaran Badan Hukum. Kabupaten Semarang memiliki 208 Desa, per tanggal 31 Maret 2022 terdapat 194 BUMDes aktif dan tercatat ada 31 BUMDes yang sudah Berbadan Hukum. Tabel 1 Data Perkembangan BUMDes Kabupaten Semarang Triwulan …
Musyawarah Lanjutan PP No 11, Transformasi BKAD ke BUMDesa Bersama
Pada tanggal 20/01/2022, bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang telah diadakan musyawarah tindak lanjut PP Nomor 11 Tahun 2021 terkait Transformasi Pengelolaan Dana Eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) / Dana Bergulir Masyarakat BKAD-UPK menjadi BUMDesa Bersama Lkd. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Workshop Penyesuaian Perundangan …
Workshop Penyesuaian Perundangan dari BKAD ke BUMDESMA
Kamis, 16 Desember 2021 bertempat di Aula Restauran Cikal Gading Tuntang telah diadakan workshop penyesuaian PP No 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT No 15 Tahun 2021 bagi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Acara terlaksana sebagai bentuk kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang dan Paguyuban BKAD …
Rakor Pendamping Desa dan Penyamaan Persepsi
Bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Desa (PD) pada Senin (29/11/2021). Rapat koordinasi ini dibuka oleh Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa, Dra. Nurwiyati Hasanah, MM, dan dilanjutkan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Oentoeng Sukasno MM. Rapat koordinasi dihadiri oleh …
Kunjungan Kerja Untuk Menjalin Komunikasi Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM MPd menjadi BUMDESMA
Senin (06/12/2021) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Magelang melakukan kunjungan kerja ke Dispermasdes Kabupaten Semarang. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antar instansi dan melakukan sharing terkait pembinaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) ex-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kepala Dispermasdes Kabupaten Magelang mengatakan tujuan kunjungan kerja ini terkait pengelolaan Unit Pengelola …
16 BKAD Kabupaten Semarang (Ex-PNPM) Urun Rembug Terkait Perundangan Tentang BUMDes
Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang berlangsung Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi terkait Pasal 73 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) …