Musyawarah Lanjutan PP No 11, Transformasi BKAD ke BUMDesa Bersama

Pada tanggal 20/01/2022, bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang telah diadakan musyawarah tindak lanjut PP Nomor 11 Tahun 2021 terkait Transformasi Pengelolaan Dana Eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) / Dana Bergulir Masyarakat BKAD-UPK menjadi BUMDesa Bersama Lkd. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Workshop Penyesuaian Perundangan pada 16/12/2021 lalu di Restoran Cikal Gading, Kecamatan Tuntang. Musyawarah hanya menghadirkan stakeholder pengurus dana eks-PNPM dari Kecamatan Sumowono, dikarenakan pada workshop sebelumnya tidak ada perwakilan dari pihak BKAD Sumowono yang menghadiri. Diantaranya ada pihak pemerintah Kecamatan Sumowono, perwakilan Hamong Projo Kecamatan Sumowono, serta anggota aktif BKAD dan UPK Kecamatan Sumowono, turut serta dihadiri Tenaga Ahli (TA) Kementerian dan perwakilan dari Paguyuban BKAD BUMDESMA Kabupaten Semarang.

Acara diawali dengan pemaparan dari Dispermasdes dan TA terkait PP yang ada dan disambung dengan diskusi terkait keberatan dan pertanyaan-pertanyaan dari pihak BKAD dan UPK Sumowono.

Diskusi menitikberatkan pada regulasi yang mengatur kejelasan status keanggotaan dari BKAD dan UPK Kecamatan Sumowono ketika mereka ditransformasikan menjadi BUMDesa Bersama. Salah satu peserta menyatakan bahwa adanya rasa keberatan dari pihak mereka karena aturan tersebut terkesan mengancam mata pencaharian mereka. Hal lain yang dibahas diantaranya terkait konsekuensi bagi BKAD apabila tidak melakukan transformasi ke BUMDesa Bersama.

Dalam pernyataan yang disampaikan Plt Dispermasdes, Drs. Mindarto menekankan bahwa perubahan BKAD ke BUMDesa Bersama lkd tidak akan serta merta menghapus posisi dan melakukan pemecatan ke anggota yang sudah ada. Hal ini juga diaminkan pihak Kecamatan dan TA Kementrian, Ontoeng Sukasno.

“PP nya hanya mengatur perubahan dari BKAD ke BUMDESMA, tidak ada ketentuan (pemecatan) tersebut, tapi memang ada peraturan yang menyebutkan untuk anggota yang tidak aktif”

Perlu diketahui dalam PP No 11 tidak ada regulasi yang mengharuskan melakukan pemecatan anggota BKAD yang lama, PP hanya mengatur pemindahan legalitas BKAD ke BUMDesa Bersama. Terkait perubahan keanggotaan dan struktur organisasi kesemuanya ditentukan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diadakan pada tiap kecamatan.

Akhir diskusi intens ini ditarik kesepakatan bahwasanya pihak Kecamatan Sumowono akan melakukan MAD dan menindaklanjuti regulasi terkait transformasi BKAD Kecamatan Sumowono menjadi BUMDesa Bersama. Pihak BKAD dan UPK Kecamatan Sumowono tidak keberatan akan tranformasi tersebut.

Anda mungkin juga suka...

Artikel Populer

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *