Workshop Penyesuaian Perundangan dari BKAD ke BUMDESMA

Kamis, 16 Desember 2021 bertempat di Aula Restauran Cikal Gading Tuntang telah diadakan workshop penyesuaian PP No 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT No 15 Tahun 2021 bagi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Acara terlaksana sebagai bentuk kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang dan Paguyuban BKAD Kabupaten Semarang. Tujuan diadakan workshop sebagai upaya pengkomunikasian pengalihan BKAD ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021. Peserta merupakan perwakilan dari BKAD UPK dan Kecamatan di 16 Kecamatan di Kabupaten Semarang.

Untuk diketahui, perundangan baru ini dibuat untuk memberi payung hukum kepada BKAD dan UPK yang masih mengelola dana bergulir untuk berubah menjadi BUMDESMA. Hal ini memberi kejelasan dan kepastian hukum akan dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNMP MPd) yang masih bergulir di Kabupaten Semarang.

Kegiatan yang berlangsung antusias ini berisi penjelasan terkait regulasi perundangan dari Dispermasdes, tata kelola BUMDESMA oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, review aset oleh Inspektorat dan review regulasi oleh pengurus forum BKAD.

Heru Purwantoro, S.Sos, M.M selaku Kepala Dispermasdes dan pembicara dalam workshop ini menegaskan perlunya rasa syukur bagi pengurus BKAD UPK atas adanya perundangan yang baru ini.

“Kita mesti bersyukur ada PP Nomor 11 dan Permendes Nomor 15 karena sudah ada payung hukum yang jelas terkait pengelolaan dana bergulir. Karena semenjak PNPM berhenti selama 6 tahun tidak ada regulasinya, baru tahun ini ada.”

Hal tersebut secara tidak langsung juga diaminkan oleh ketua paguyuban BKAD Drs. H. Agus Nur Rahmanto yang menghimbau selesai workshop ini setiap BKAD yang mesti berubah menjadi BUMDESMA.

“Setelah ini (workshop) ada MAD dan setelah itu sudah tidak ada BKAD dan semua menjadi BUMDESMA” katanya dalam sambutan workshop.

Tindak lanjut dari workshop ini semua BKAD akan dirubah menjadi BUMDESMA dan akan diterbitkannya Surat Edaran Bupati terkait pengelola BKAD dan UPK agar tetap bisa menjadi pengurus di BUMDESMA yang akan dibentuk. Hal ini untuk memfasilitasi keinginan dari pengurus BKAD dan UPK agar tetap bisa dijadikan bagian kepengurusan BUMDESMA.

“Jas merah pak, jangan melupakan sejarah, istilahnya kami-kami ini sudah ngurus bertahun-tahun dana PNPM ini hingga segede ini. Peserta disini berharap sebagai pengurus BKAD dan UPK yang lama tetap bisa mengurus BUMDESMA, Dispermasdes perlu mendorong adanya aturan tersebut di tingkat Kabupaten” ujar salah satu peserta workshop kepada Kepala Dispermasdes.

Anda mungkin juga suka...

Artikel Populer

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *