Kunjungan Kerja Untuk Menjalin Komunikasi Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks-PNPM MPd menjadi BUMDESMA

Senin (06/12/2021) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Magelang melakukan kunjungan kerja ke Dispermasdes Kabupaten Semarang. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antar instansi dan melakukan sharing terkait pembinaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) ex-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Kepala Dispermasdes Kabupaten Magelang mengatakan tujuan kunjungan kerja ini terkait pengelolaan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertransformasi ke BUMDESMA yang dilakukan di Kabupaten Semarang. Kedua pihak saling melakukan sharing terkait implementasi Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021 yang berisi tata kelola dana bergulir masyarakat eks-PNPM mandiri perdesaan.

Sementara itu, Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa, Dra. Nurwiyati Hasanah, mengatakan bahwa Dispermasdes Kab. Semarang sudah melakukan pemantauan dan UPK sendiri memiliki respon yang baik terhadap penataan dana bergulir ini. Beberapa anggota UPK sudah melakukan koordinasi dengan Dispermasdes hingga Bupati untuk berkomunikasi terkait tahap-tahap transformasi ke BUMDESMA. Sedangkan Sekretaris Dispermasdes Kab. Semarang, Drs. Mindarto menekankan, fungsi Dispermasdes Kab. Semarang sendiri sebagai koordinator atau fasilitator dalam transformasi pengelola dana bergulir ini.

Diketahui perubahan UPK ke BUMDESMA di Kabupaten Semarang diawali dengan pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan diterbitkannnnya Perda Nomor 17 tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Perda tersebut telah mengatur peralihan dana bergulir pasca program pemerintah (PNPM MPd). Dengan membentuk BKAD inilah UPK menjadi salah satu bagian/ unit usaha BKAD dan ini yang menjadi representasi dari BUMDESMA. Dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang, saat ini ada 16 UPK yang sudah bertranformasi menjadi BKAD.

Sesuai dengan amanah Permendesa PDTT Nomor 15, yang isinya juga mengharuskan BKAD untuk merubah Permakades dan AD/ART yang mereka miliki serta melakukan review atas asset dan kekayaan yang mereka punya. Tujuan akhir dari regulasi ini untuk memeprsiapkan dan mendaftarkan BUMDESMA sebagai badan hukum.

Anda mungkin juga suka...

Artikel Populer

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *